Distopia Orwellian ala Rezim Jokowi

gamebocor

Administrator
Staff member
Spoiler for akibat UU ITE:
Distopia Orwellian ala Rezim Jokowi




kritik/kritik/ n kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian & pertimbangan baik buruk kepada suatu hasil karya, pendapat, & sebagainya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menuliskan bahwa setiap tanggapan kepada apapun adalah suatu hal yg bersifat kritik. Tentu tanggapan itu tak sering positif, ada kalanya negatif sesuai dengan gaya bahasa yg dimiliki tiap individu.

Maka ketika seorang perseorangan memberikan tanggapan yg dianggap kasar, itu tetaplah masuk ke dalam kategori tanggapan. Ucapan kasar adalah kritik.

Sumber :Kemdikbud [Kritik]

Namun, tanggapan kasar kepada sesuatu acap kali dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Terutama apabila ia menyangkut tanggapan negatif kepada pemerintah. Hal inilah yg jadi kenyataan dalam kehidupan di negara ini.

Pada tanggal 13 Maret 2021, pihak Kepolisian mengatakan bahwa Virtual Police turut mengawasi konten bermuatan ujaran kebencian yg diunggah melalui WhatsApp, khususnya di grup WA. Seseorang yg jadi anggota grup dapat melaporkan kepada polisi dengan melampirkan bukti berupa tangkapan layar. Pihak kepolisian selanjutnya akan mengkaji apakah unggahan tersebut memenuhi ujaran kebencian atau tidak.

Pihak Kepolisian mengaku sudah ada satu konten di WA yg dilaporkan.

Sumber :Tempo [Polri Ikut Awasi Konten Ujaran Kebencian di Grup WhatsApp]

Dari paparan pihak Kepolisian, tandanya kritik dengan nuansa negatif dapat ditindak selama tanggapan tersebut dianggap sebagai ujaran kebencian.

Hal seperti inilah yg dikhawatirkan Ketua SAFEnet Damar Juniarto terkait munculnya virtual police. Keberadaannya justru akan mengesankan adanya penjara di dunia maya.

Pada 25 Februari 2021 lalu, Damar memandang virtual police layaknya panopticon, sebuah sistem yg dicetuskan Filsuf Prancis, Michel Foucault yg berakar dari metafora konsep arsitektur bangunan yg dapat mengawasi penghuni di dalamnya karya Filsuf Inggris, Jeremy Bentham. Dengan adanya virtual police segala tindak-tanduk masyarakat akan diawasi.

Damar melanjutkan, kondisi ini layaknya Orwellian State, sebuah frase yg digali dari ide dalam buku 1984 karya penulis Inggris, George Orwell. Kondisi di mana masyarakat diawasi secara penuh untuk patuh.

Hal ini justru akan menyebabkan kehadiran virtual police malah akan dianggap menakutkan.

Padahal mulanya Damar menyambut positif perkembangan virtual police, kalau meraba dari niatnya. Namun dalam praktiknya virtual police justru bertindak terlalu jauh.

"Bukan lagi bentuk kontrol lagi kalau udah hingga Orwellian State, sebenarnya sudah hingga punishment ya. Panopticon itu kan ketika ada sesuatu yg tidak sesuai dengan pandangan orang yg ada di dalam tower (ruang kontrol metafora bagi pemilik kuasa), dia kan diberi tindakan. Itu yg lebih dari sekedar kontrol. Ini memang betul-betul sudah diikat ya kalau dikatakan," tegas Damar.

Sumber :Liputan 6 [SAFEnet soal Polisi Virtual: Ruang Siber Sekarang Jadi Penjara Kita]

Dari pernyataan pihak SAFEnet, sebenarnya virtual police memiliki niat yg baik dari konsep awalnya. Tapi mengapa kini justru berubah? Bukankah awalnya virtual police dibentuk guna menciptakan rasa keadilan? Bukankah virtual police dibentuk karena adanya keharapan dari presiden yg mendorong masyarakat mengerjakan kritik kepada pemerintah namun takut karena terganjal UU ITE?

Lantas salahnya dimana?

Agaknya kekacauan konsep virtual police bermula dari Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) yg alih-alih mendukung pemerintah mengerjakan revisi kepada UU ITE, justru menciptakan pedoman interpretasi resmi kepada penafsiran UU ITE. Ia tak lebih dari sekedar petunjuk teknis pelaksanaan UU ITE.

Maka interpretasi UU ITE yg jadi pedoman virtual police cuma akan menyebabkan polisi mendefinisikan ujaran kebencian sesuai dengan yg koridor interpretasi tersebut, tanpa sanggup mendefinisikan ujaran kebencian sesuai kaidah bahasa.

Bukankah Kominfo adalah Lembaga Pemerintah? Bagaimana dapat lembaga milik pemerintah dapat menciptakan interpretasi yg tidak sesuai kaidah bahasa? Kenyataannya, Kominfo saja tak sanggup membedakan yg mana hoax & yg mana fakta ilmiah. Acap kali informasi yg dilabeli hoax merupakan hasil dari benturan sumber informasi resmi & atau pernyataan pemerintah. Contohnya terkait klorokuin sebagai obat Covid-19 yg sempat dilabeli hoax oleh Kominfo namun statusnya dicabut setelah Presiden Jokowi mendorong penggunaannya.

Sementara ujian kebencian di Indonesia terlalu luas, sungguh mudah untuk dimanfaatkan. Bahkan hingga saat ini, tidak ada definisi tunggal yg dipakai secara global untuk mendefinisikan ujaran kebencian.

Laporan dari UNESCO pada 2015 menyebutkan bahwa meskipun terdapa beberapa kesepakatan internasional terkait definisi ujaran kebencian, namun tetap diperlukan ruang untuk pendefinisian berdasar konteks lokal masing-masing daerah.

Berdasarkan beberapa konvensi internasional, definisi ujaran kebencian dikelompokkan jadi empat kategori. Pertama, penyebaran pesan yg mengandung kebencian atas rasa tau etnis tertentu. Kedua, seruan kepada permusuhan, diskriminasi, & kejahatan. Ketiga, hasutan untuk mengerjakan tindakan terorisme. Keempat, hasutan untuk mengerjakan genosida.

Tiga dari empat kategori tersebut mengkategorikan ujaran kebencian apabila memiliki unsur ajakan untuk mengerjakan tindakan kekerasan.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Di negeri ini, ujaran kebencian dapat ditemui di UU ITE. Undang-Undang itu melarang setiap orang dengan sengaja & tanpa hak menyebarkan informasi yg ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan perseorangan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, & antar golongan (SARA).

Berdasarkan SE Kapolri tahun 2015, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yg diatur dalam KUHP & ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Bentuk tindak pidana tersebut adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, hasutan, penyebaran berita bohong, & tindakan yg memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, atau konflik sosial.

Berbeda dengan konvesi internasional, definisi di Indonesia memiliki bentuk tindakan & cakupan yg luas. Definisi yg luas ini berpotensi menjadikan dua aturan tersebut sebagai aturan karet yg dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Sumber :The Conversation [Definisi ujaran kebencian di Indonesia terlalu luas, gampang dimanfaatkan]

Kini kondisi itu mau diubah dengan adanya virtual police, namun Kominfo yg memilih mengpakai interpretasi UU ITE ketimbang mendorong revisi UU ITE tentu akan menyebabkan kepolisian tetap berpegang pada UU ITE & SE Kapolri, bedanya cuma sesuai dengan interpretasi Kominfo tentang ujaran kebencian.

Seperti yg penulis katakan sebelumnya, ada keraguan kepada Kominfo sanggup memilah antara yg mana ujaran kebencian & mana yg tidak.

Mari kita ambil salah satu kosakata yg dapat didefinisikan pemerintah sebagai ujaran kebencian, yakni mengatakan anjing. Berdasarkan KBBI:

1. anjing n binatang menyusui yg biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, & sebagainya; Canis familiaris;

Mengpakai hewan berkaki empat ini tentu berpotensial didefinisikan sebagai ujaran kebencian ketika penggunaan kosakatanya tidak berkaitan dengan peribahasa tertentu. Namun perlu juga dipahami konteks bahasa, seperti:

a. Kalimat, Istana baru saja sahkan kebijakan X. Anjing juga nih Jokowi.
Kalimat ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yg ditujukan kepada Jokowi (dalam arti : Presiden). Namun penegakan hukum ujaran kebencian seperti ini cuma berlaku bagi platform non sosmed.

Sebab sosmed misalnya Twitter memiliki sistem penamaan sendiri, yakni mengpakai username & prosedur mention. Maka kalimat contoh di atas akan berbeda dengan kalimat Istana baru saja sahkan kebijakan X. Anjing juga nih @jokowi.

Ingat, Jokowi tidak mematenkan nama Jokowi, maka tidak ada pondasi faktual yg dapat dipakai untuk menyamakan kedua kalimat tersebut.

Dari sisi ini, hukum sudah kehilangan pondasi kalau UU ITE memaksakan definisi Jokowi = @jokowi di sosmed, sementara sistem algoritma platform sosmed deperti Twitter, Facebook, & Instagram memiliki sistem username & mention untuk jadi bukti perujukan nama secara pasti. Maka kalau harap adil, penyeragaman Jokowi dengan @jokowi & Presiden cuma dapat dipakai di platform blog forum & chat yg tidak memiliki sistem perujukan nama yg pasti.

b. Kalimatt DPR baru saja sahkan undang-undang X. Anjing juga nih para wakil rakyat.

Kalimat ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yg ditujukan kepada para wakil rakyat (jamak), & tidak merujuk pada satu target, sehingga otomatis tergolong ujaran kebencian yg tidak dapat dilaporkan ataupun digugat.

c. Kalimat Rocky Gerung / @rocky_gerung_official ngebacot terus. Anjing!

Kalimat ini tergolong ujaran kebencian tanpa target, mengatakan anjing hanyalah ekspresi diri kepada situasi, artinya tanpa sasaran, karena ujaran kebencian untuk mengungkapkan situasi, bukan menghardik.

d. Kalimat "Istana baru saja sahkan Kebijakan X. Anjay / anjir / anjis nih Jokowi / @jokowi,"

Kalimat ini bukan ujaran kebencian, sebab kosakata tersebut tidak diketahui dalam KBBI, bukan bahasa baku.

2. Keledai. Dalam KBBI, keledai bermakna salah satu spesies fauna. Namun koskata ini dapat berkonotasi negatif kalau dipakai dalam peribahasa, seperti Hanya keledai yg jatuh di lubang yg sama dua kali. Maka orang yg jatuh ke lubang yg sama sebanyak dua kali atau lebih, setara atau lebih dungu dari keledai.

Maka kalau seseorang menuliskan kalimat, "Presiden Jokowi / @jokowi berkali-kali gagal memprediksi akhir dari pandemi, artinya sudah setara keledai, malah dapat lebih dungu." Kalimat seperti ini tidak dapat didefinisikan ujaran kebencian karena peribahasa adalah salah satu dari ilmu pengetahuan, adat, & norma yg dipakai untuk jadi petunjuk dalam menilai baik & buruk. Peribahasa itu bertujuan supaya masyarakat dapat mencegah dirinya jatuh ke kesalahan yg sama. Selain itu, ia juga bertujuan supaya masyarakat dapat memberi evaluasi secara gamblang menunjuk siapa yg menyerupai keledai.

Oleh karena itu, kalau UU ITE memaksakan penyamaan Presiden dengan keledai soal penanganan pandemi sebagai pelanggaran hukum, maka saat itu pula hukum sudah teralienasi dari akarnya, yakni norma, adat, & sains. Padahal peribahasa adalah bentuk kebudayaan & kearifan lokal masa lalu, sebelum hukum berlaku seperti di era sekarang. Peribahasa adalah salah satu pagar penjaga nilai utama.

Hal seperti ini yg takkan pernah mencapai garis definitif yg dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan oleh Kominfo dalam UU ITE & interpretasi UU ITE. Tidak ada gunanya menegakkan hukum yg berlawanan dengan pagar penjaga nilai yg sudah ada lebih dahulu di masyarakat, jauh sebelum hukum modern lahir.

Berbeda ketika UU ITE & penegakan hukum ITE cuma berlaku pada forum resmi & bergengsi di mana acara semacam itu menggambarkan kewibawaan negara.

Namun kalau UU ITE & penegakan hukumnya tetap diberlakukan dalam ruang dialog & opini publik, maka persoalannya tidak cuma Bagaimana cara mengawasi ruang privat publik? tetapi juga Bagaimana cara pendefinisian yg sesuai koridor sains & kultural. Sesuatu yg mustahil untuk dilakukan.

Tolong jangan bikin rakyat sendiri berbohong di ruang privat digital (chat, sosmed, blog, dsb). Menjaga perasaan orang lain itu urusan moral & nurani. Bukan urusan Kementerian & apparatus hukum.

Ketika kita kembalikan lagi ke deifinisi dari kritik, maka rezim yg sibuk membatasi ujaran kebencian dimana ujaran kebencian diartikan sebagai penggunaan kosakata negatif untuk evaluasi buruk adalah rezim anti kritik.




Hari ini 12:47
 

Our Partner

Top